ATIKA PRATIWI
RANI HANIFAH
KELAS : 4EB21
SEJARAH PERANCIS
Perancis, secara resmi Republik Perancis
(bahasa Perancis: République française, ejaan Perancis: [ʁepyblik fʁɑ̃sɛz]),
merupakan sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat
dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di
benua lain.[1] Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga
Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang
Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai "L'Hexagone"
("Heksagon") karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah
sebuah republik kesatuan semi-presidensia yang tidak punya presiden. Ideologi
utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
Perancis berbatasan dengan Belgia,
Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Karena
memiliki departemen seberang laut, Perancis juga berbagi perbatasan tanah
dengan Brazil dan Suriname (berbatasan dengan Guyana Perancis), dan Antillen
Belanda (berbatasan dengan Saint-Martin). Perancis juga terhubung dengan
Britania Raya oleh Terowongan Channel, yang berada di bawah Selat Inggris.
Perancis telah menjadi salah satu kekuatan
terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Di abad ke-18 dan 19, Perancis
membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang
Afrika Barat dan Asia Tenggara, memengaruhi budaya dan politik daerah. Perancis
adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam (PDB nominal) atau kedelapan
(PPP) terbesar di dunia. Merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di
dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun (termasuk pelancong bisnis, tapi
tak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis).[2] Perancis
adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa, dan memiliki wilayah terbesar dari
semua anggota. Perancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
anggota Francophonie, G8, NATO, dan Uni Latin. Merupakan salah satu lima
anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; juga kekuatan
nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga
nuklir.
ASAL DAN SEJARAH NAMA
Nama "France" berasal dari Francia
Latin, yang berarti "tanah bangsa Frank" atau "Frankland".
Terdapat berbagai teori asal nama Frank. Salah satunya berasal dari kata Proto
Jermanik frankon yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar
Frank yang dikenal sebagai francisca.
Etimologi lainnya adalah bahwa dalam sebuah
bahasa Jermanik kuno, Frank berarti "bebas" yang merujuk pada budak.
Kata ini masih digunakan dalam bahasa Perancis sebagai franc, juga digunakan
sebagai penerjemahan "Frank" dan nama mata uang lokal, hingga
penggunaan euro pada tahun 2000-an. Tetapi, selain nama etnis Frank berasal
dari kata frank, juga mungkin bahwa kata ini berasal dari nama etnis
Frank,[rujukan?] hubungannya adalah bahwa hanya Frank, sebagai kelas yang
berkuasa, memiliki status warga merdeka. Dalam bahasa Jerman, Perancis masih disebut
Frankreich, yang berarti "Kerajaan Bangsa Frank". Untuk membedakannya
dari Kekaisaran Frank Charlemagne, Perancis Modern disebut Frankreich,
sementara Kerajaan Frank disebut Frankenreich.
Kata "Frank" telah digunakan sejak
kejatuhan Roma hingga Abad Pertengahan, dari pengangkatan Hugh Capet sebagai
"Raja Frank" ("Rex Francorium") menjadi biasa merujuk pada
Kerajaan Francia, yang kemudian menjadi Perancis. Raja Capetia menurun dari
Robertine, yang memiliki dua raja Frank, dan sebelumnya memegang gelar
"Duke of the Franks" ("dux Francorum"). Tanah Frank
meliputi sebagian Perancis Utara modern tapi karena kekuasaan raja dilemahkan
oleh pangeran regional sebutan ini kemudian ditetapkan pada demesne kerajaan
sebagai tangan pendek. Hingga akhirnya nama ini diambil untuk seluruh Kerajaan
sebagai kekuasaan sentral ditetapkan untuk seluruh kerajaan.
AWAL TERJADINYA INFLASI DI
PERANCIS
Setelah menderita berat berupa jiwa manusia, uang sumber alam akibat perang
dunia I, perancis segera memulai usahanya dilapangan pembangunan dengan
mengumpulkan uang untuk membiayainya dan mencari suatu sistem menciptakan
keamanan nasional. Republik perancis ketiga adalah suatu Negara yang mempunyai
sistem pemerintahan sentralisasi. Mulanya parlemen dengan sistem bicameral dan
suatu kabinet yang lemah. Pemerintahannya selalu disusun dengan sistem koalisi,
karena banyaknya partai politik, maka reshuffle kabinet terjadi terus menerus.
Sejak tahun 1875 perancis mempunyai kabinet lebih seratus buah yang saling
berganti. Akibatnya pemerintahan tidak stabil, meskipun bangsa perancis percaya
bahwa stabilitas itu dapat dicapai dengan adanya birokrasi yang tetap dan
adanya azas politik yang tetap pula dikalangan partai-partai.
Union sacree (1914-1919) merupakan kbinet koalisi selama perang dibawah
pimpinan georges Clemenceau. Blok nasional (1919-1924) menjujung tinggi
peerjanjian Versailles, menurut hukuman berat bagi jerman, memulihkan kembali
hubungan dengan vatikan dan menentang keras aliran sosialis. Daerah perancis
yang hancur akibat perang dibangun kembali. Mengusahakan pendudukan terhadap
daerah ruhr pada tahun 1923. Blok kiri 1924-1926 mengambil tindakan yang anti
gereja, berusaha menstabilkan kedudukan uang franc, menerima rencana Dawes1924,
menarik kembali tentara perancis dari daerah Ruhr, dan membantu
terselenggaranya perjanjian lacarno 1925. kabinet persatuan nasional 1926-1929
meroba sistem pajak, menstabilkan uang franc. Mengusahakan dengan keras
pembayaran kembali uang nasional dan melanjutkan pembangunan daerah perancis
yang rusak akibat perang. Dari tahun 1929 sampai tahun 1935 terdapat
kegoncangan terus menerus dikalangan kabinet perancis, disebabkan kekacauan
ekonomi, dan kekuatiran terhadap jerman serta kekeruhan dalam negeri. Front
rakyat (1936-1938) merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari golongan
sosialis radikal, sosialis dan komunis berusaha mengadakan perobahan dengan
menetapkan undang- undang yang menguntungkan bank perancis dan menaikan pajak.
Disamping itu kabinet menentang keras organisasi fascis. Kabinet daladier
banyak menghapuskan peraturan dari front rakyat, memajukan pruduksi untuk
kepentingan pertahanan nasional. Menyetujui perjanjian munich 1938 dan
menyatakan perang kepada jerman tahun 1938 (3 september).
Politik perekonomian. Sesudah perang perancis mengalami kemerdekaan ekonomi
secara terus menerus. Banyaknya utang perang dan biaya pembangunan yang besar.
Sistem pajak yang sudah kuno dan uang franc yang merosot nilainya. Kabinet
silih berganti adanya inflasi. Pemerintahan sudah mendekati keruntuhan
sekalipun kabinet dengan sekuat tenaga menstabilisir anggota belanja Negara.
Kemunduran ekonomi tersebut dibarengi pula dengan krisis ekonomi dunia
hilangnya pemasukan uang melalui periwisata, tidak dibayarkannya hutang perang
oleh jerman. Rakyat perancis belum mengerti hubungan pembayaran pajak dengan
pembangunan Negara. Elzas Lotharingen. Penyerahan daerah Elzas Lotharingen
kepada perancis oleh perjanjian Versailles segera timbulny perselisihan mengenai
agama, bahasa, hak-hak politik dan politik perekonomian.
Usaha untuk memperkecil daerah itu dengan larangan bahasa jerman bagi
penduduknya mendapat tantangan hebat. Sebagai jalan tengah diputuskan bahwa
bahasa perancis hanya diajarkan di kelas 1 dan 2 kelas selanjutnya baru
diajarkan bahasa jerman. Penduduk asli yang berbahasa jerman banyak mendapat
hambatan dalam fasilitas, meraka tidak diperkenankan pegang jabatan di wilayah
itu. Dalam tahun 1925 Elzas Lotharingen dimasukkan dalam pemerintahan perancis,
pemerintahannya diatur dari paris sampai daerah itu diduduki jerman pada tahun
1940. wilayah lain yang menjadi sengketa jerman-perancis adalah saar. Pada
tahun 1935 oleh Hitler diadakan pelebisit, sehingga saar jatuh kepada jerman.
Roy Davies dan Glyn
Davies, 1996 dalam bukunya The History of Money From Ancient time to Present
Day, menguraikan sejarah kronologis secara komprehensif tentang krisis
dunia yang pernah terjadi. Menurut
mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali kris besar yang melanda
banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun
terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta
umat manusia. Salah satunya adalah
pada tahun 1929 – 1930 The
Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan
Perbankan); di US, hingga net national productnya terbangkas lebih dari
setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan,
akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan
berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan
standard emas. Kemudian 1944 – 1966 Perancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai
meliberalkan perekonomiannya.
KATEGORI INFLASI YANG PERNAH TERJADI DI PERANCIS
Serta juga seperti yang telah dilansir pada tanggal 19 Februari 2015 dalam PARIS,
suaramerdeka.com Untuk pertama kalinya dalam lebih dari
lima tahun, tingkat inflasi di negara ekonomi terbesar kedua zona euro,
negatif; badan statistik nasional Perancis mengatakan, Kamis (19/2).
Pada bulan
Januari, harga-harga turun 0,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu,
INSEE mengatakan, mencatat bahwa Perancis tidak mengalami inflasi negatif sejak
Oktober 2009. Positifnya data inflasi di Perancis menyusul Jerman, sebagai
negara pembangkit tenaga listrik Eropa, yang juga mengalami penurunan harga
sebesar 0,4 persen.Pola penurunan harga di zona euro tidak disambut gembira
Bank Sentral Eropa, yang ingin menjaga inflasi pada kisaran dua persen.
Bulan lalu, ECB meluncurkan program
pembelian obligasi triliun euro untuk menangkal deflasi dan mengakhiri stagnasi
ekonomi zona euro. Penurunan inflasi di zona euro ini terkait dengan anjloknya
harga minyak, yang kini lebih murah dari bensin – komponen kunci belanja rumah
tangga di Eropa. Inflasi yang rendah juga terkait lesunya ekonomi di 19 negara
anggota zona euro, yang ditandai dengan melemahnya permintaan.
Meski terlihat positif bagi konsumen
dan ekonomi negara, penurunan harga dikhawatirkan memicu konsumen menunda
pembelian, ahli ekonomi menyebut.
Hal ini akan menyebabkan tingkat
permintaan makin lemah, ekonomi melambat, hingga jumlah pengangguran bertambah.
Dari sekian sumber yang didapat,
dapat disimpulkan bahwa kategori inflasi yang terdapat di Perancis, masih dalam
kategori ringan dimana masih dibawah kisaran 10%.
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK INFLASI
Sampai pembahasan dampak inflasi,
maka Anda dapat menyimpulkan bahwa inflasi menyebabkan perubahan yang sangat
luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jika dihubungkan dengan keadaan
sekarang tentunya dengan mudah Anda mendapatkan gejala-gejala negatif dari
inflasi yang paling sederhana, harga-harga naik secara menyeluruh. Apakah Anda
merasakan dampak tersebut? Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk
mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan beberapa
kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter. Adapun
penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.
Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional
dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah
uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk
menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan
yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikan cash ratio.
Politik Diskonto ditujukan untuk
menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi
yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi
mahal.
Politik Dasar Terbuka dilakukan
dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini
diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki
tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat
mengalami penurunan jumlahnya.
Cash Ratio artinya cadangan yang
diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung
kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan
perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas
mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah
uang yang beredar akan berkurang.
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk
kebijakan ini antara lain:
Pengurangan pengeluaran pemerintah,
sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
Menaikkan pajak, akan mengakibatkan
penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli
masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang
bersifat konsumtif tentunya berkurang..
Kebijakan
Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi,
kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
Menaikan hasil produksi, cara ini
cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi
tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah
membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor
produksi bahan bakar, produksi beras.
Kebijakan upah, tidak lain merupakan
upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan
karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli
dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara
keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
Pengawasan harga dan distribusi
barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang
dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran
tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada
pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap.
Sumber :
