BUMN Komitmen untuk Beli Furniture Rotan Sekolah

Jakarta - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berkomitmen menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan  (Corporate Social Responsibility) untuk pembelian furniture rotan, yang pengadaannya ditujukan pembelian meja kursi untuk sekolah-sekolah, yang terutama lokanya berada dekat dengan lokasi pabrik atau perusahaan mereka. 

Dalam pertemuan yang diadakan sambil sarapan pagi bertema “Furniture Rotan untuk Sekolah,”  di Jakarta, baru-baru ini, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan, dua BUMN yakni PT Surveyor Indonesia (SI) Persero dan PT Krakatau Steel (Persero) sudah berkomitmen menggunakan dana CSR mereka. 

Bahkan dalam dialog, mereka juga sepakat untuk menggunakan dana “peduli BUMN” yang sedianya dialokasikan untuk kegiatan khusus bencana alam. Karenaselama ini tidak banyak bencana yang terjadi, sehingga penyerapan dana tersebut kecil realisasinya. 

Karena itu dana-dana tersebut dapat saja dialokasikan untuk membeli rotan sebagai bahan baku furniture bagi keperluan sekolah. Menanggapi hal tersebut, MS Hidayat menyatakan, pihaknya menargetkan pada 15 Januari 2012 telah selesai menyusun spesifikasi teknis dan standardisasi furniture rotan, untuk kebutuhan meja dan kursi di sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP). 

“Sebelum siap memproduksi meja-kursi rotan di daerah sumber bahan baku seperti Palu (Sulawesi Tengah), Katingan (Kalimantan Tengah), dan Pidie (Nanggroe Aceh Darussalam) pada sekitar Februari 2012,” kata dia. 

Ia mengatakan, Kemenperin berkoordinasi dengan sentra industri rotan di daerahpenghasil, dan secara proaktif akan diberikan bantuan teknis dan pelatihan keahlian dari para perajin di daerah Cirebon dan Solo. 

Mereka yang lokasinya berada di sentra produsen rotan tersebut, kata dia, akan diberi bantuan mesin untuk produksi furniture rotan, sehingga pada akhirnya usaha mereka di sana hidup kembali. “Itulah sebabnya order-order tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin,” kata Hidayat. 

Ia mengatakan, sebelum ini ia sudah melakukan beberapa tahapan sejalan dengan sosialisasi larangan ekspor rotan. Pertama, Hidayat sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan meminta Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Kemendagri untuk menyusun draft kesepakatan atau nota kesepahaman bersama dengan Kemenperin, yang akan ditindaklanjuti dengan surat yang berlaku bagi seluruh pejabat eselon I di kedua kementerian. 

Kedua, Hidayat sudah meminta kepada Menko Perekonomian agar meminta kepada Menko Kesra agar membuat surat himbauan kepada kementerian-terkait, agar mau menggunakan furniture rotan. Ketiga, yang sudah dimulai sejumlah BUMN hari ini, agar menggunakan CSR dalam pembelian produk mebel mereka, sehingga dapat membantu peningkatan penyerapan bahan baku rotan. 

Menurut Hidayat, ada kendala teknis seperti program tersebut baru dapat direalisasikan tahun 2013, karena Kemendagri dan Kemendikbud telah memiliki spesifikasi teknis pengadaan furniture tahun 2012. Setelah kebijakan larangan ekspor rotan mentah ini berjalan mulai tahun 2012, diharapkan setahun setelahnya akan masuk para investor, terutama dari Tiongkok yang akan menghidupkan kembali industri furniture rotan lokal, yang terpenting ada kepastian bahan baku diharapkan mendorong masuknya investor ke dalam negeri. 

Kemeneperin sudah membuat peta jalan (road map) yang berisi dokumen perencanaan yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri furniture selama lima tahun ke depan. Dirjen Industri Agro, Kemenperin, Benny Wachjudi, dalam kesempatan tersebut menuturkan, sejalan dengan kebijakan industri furniture
khususnya rotan, maka tiga program pemerintah adalah merecovery (memulihkan) kondisi industri furniture rotan  yang ada di Cirebon, Solo, dan di wilayah Jatim; setelah itu mengembangkan industri rotan di daerah penghasil rotan bahan baku; dan juga meningkatkan pemasarannya yang dilakukan secara terpadu dengan walikota dan bupati setempat, misalnya Palu. 

Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), Hatta Sinatra, sudah menyatakan kesiapannya memberi bantuan teknis pelatihan rotan. Mereka tinggal didata saja berapa kebutuhan bahan baku furniture rotan. Sejalan dengan program membangkitkan industri furniture rotan nasional, pihaknya meminta agar sejumlah isu seperti kelambatan membayar barang jadi rotan tidak terlalu dibesar-besarkan, sehingga menjadi dalih menjual rotan ke luar negeri. 

Sumber: 

http://www.suarapembaruan.com/home/bumn-komitmen-untuk-beli-furniture-rotan-sekolah/15289

melalui : http://www.kemenperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2011/20114701.HTM

Ekonomi Managerial

Pengertian dan Ruang Lingkup Managerial

Ekonomi manajerial dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari teori ekonomi terutama teori ekonomi mikro, serta berbagai alat dalam analisis dalam ilmu pengambilan keputusan bisnis dan administrati yaitu tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan atau sasarannya dengan cara yang paling efisien. Masalah keputusan manajemen ini muncul karena di dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, organisasi menghadapi kendala.

Hubungan Ekonomi Manajerial Dengan Ilmu Lain.

Sebagai terapan ilmu, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain.  Kaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Teori ekonomi dalam pengambilan keputusan akan memberikan landasan teori untuk melakukan peramalan serta penjelasan perilaku ekonomi dengan menggunakan model-model. Teori ekonomi mikro teruatama berkaitan dengan teori perusahaanIlmu pengambilan keputusan menyadiakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk penyusunan model serta estimasi keputusan, tentu saja dalam upaya pencapaian tujuan dengan cara yang paling efisien.

Berbagai area fungsional dari ilmu adimistratif dan Bisnis (Akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM serta Produksi) menyediakan analisis lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi.

sumber : ekonomimanajerialunika.files.wordpress.com/2008/10/1.doc

Ilmu Ekonomi Pembangunan

KONSEP ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
EKONOMI PEMBANGUNAN

Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya a t a u
Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjangAnalisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
Sebelum PD II para ilmuwan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, karena faktor-faktor sbb :

1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan
2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat untuk membahas pembangunan ekonomi. Lebih mementingkan usaha untuk meraih kemerdekaan dari penjajah.
3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis kegagalan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran (depresi berat)

Pasca PD II (Th. 1942), banyak negara memperoleh kemerdekaan (al : India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mulai berkembang disebabkan oleh :

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan
2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi.
   Adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara berkembang dalam mempercepat
3. pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA-NEGARA DUNIA

I. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat :
a. Negara Dunia Ke-I (First World)
(Negara Maju / Developed Country)

Eropa Barat (Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat)Amerika Utara (USA, Kanada)Australia, New Zeland, Jepang, Korea, China

b. Negara Dunia Ke-II (Second World)
(Negara Maju / Developed Country)
- Eropa Timur (Rusia, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia)
c. Negara Dunia Ke-III (Third World)
(Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan)
- Sebagian besar Asia (kecuali Jepang, Korea dan China),
- Negara-negara Afrika
- Negara-negara Amerika Latin (Amerika Tengah dan Selatan).

PENGGOLONGAN NEGARA-NEGARA DUNIA

II. Berdasarkan pada Tingkat Pendapatan
Perkapita :
a.Negara Maju (Developed Country) > U$ 2.000
b.Negara Semi Maju (Semi Developing Country) > U$ 400
c.Negara Miskin (Under Developing Country) < U$ 400
Sumber : World Bank, 1999.

Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :

1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :
1. Masalah pembentukan modal (investasi)
2. Masalah perdagangan luar negeri (Ekspor & Impor)
3. Masalah pengerahan tabungan (Saving)
4. Masalah bantuan luar negeri
5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI ;

1. PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT PERTAMBAHAN GDP > TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK
2. PENINGKATAN GDP DIBARENGI DENGAN PEROMBAKAN STRUKTUR EKONOMI TRADISIONAL KE MODERNISASI
3. PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI PADA NYSB.

sumber : http://budirismayadi.tripod.com/ekbang-1.htm

49 Persen Tenaga Kerja Bependidikan SD Ke Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 49 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan SD ke bawah. Sampai dengan Agustus 2011, jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah tercatat 54,1 juta orang. Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi baru sebesar 8,8 persen.

"Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sulitnya akses pendidikan menengah dan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan," kata Wijaya Adi, penelitik ekonomi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), di Jakarta, Senin (26/12/2011).

Dia mengatakan, meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pengeluaran untuk pendidikan tetap lebih rendah dibandingkan anggaran untuk subisidi BBM.

Hal lain adalah soal efektivitas anggaran. Antara tahun 2008 hingga 2011, anggaran pendidikan telah meningkat dari Rp 60,5 triliun menjadi Rp 91 triliun.

"Namun peningkatan tersebut tidak memiliki korelasi siginifikan dengan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih baik," paparnya.

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/26/14024447/49.Persen.Tenaga.Kerja.Bependidikan.SD.Ke.Bawah

Indonesia Hadapi Masalah Ekonomi Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com- Permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan ekonomi makro, melainkan masalah ekonomi mikro. Yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para insinyur bukan ahli ekonomi. Hal tersebut disampaikan Fauzi Ichsan, Vice President&Economist Standard Chartered. "Tantangan yang ada adalah dalam bidang ekonomi mikro,"ucapnya dia di Jakarta, Rabu (14/10) malam.

  KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Alat berat mulai membuka jalur untuk proyek pembuatan jalan tol Semarang-Solo di wilayah Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berbukit-bukit, Rabu (13/5). Proyek jalan tol sepanjang 76 kilometer ini merupakan tahap pertama, yang sebagian mengambil lahan pertanian di wilayah Semarang-Ungaran.

 

Permasalahan tersebut, lanjutnya antara lain masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian."Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan," kata dia.

Masalah mikro lainnya, lanjut Fauzi adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurut Fauzi, permasalahan pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan.

Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor terutama investor asing baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. "Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas," tegas Fauzi.

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/Indonesia.Hadapi.Masalah.Ekonomi.Mikro

Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :

• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
• Sumber daya tersedia secara terbatas.
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

1. Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :

• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

2. Ekonomi Mikro

Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.

Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

1. Masalah kemiskinan

Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

2. Masalah Keterbelangkangan

Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.

3. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja

Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja

4. Masalah kekurangan modal

Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

 
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

sumber : yuskos.files.wordpress.com/2008/03/ekonomi-makro-dan-mikro.doc

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

           Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

           Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

SEBELUM KEMERDEKAAN
            Sebelum merdeka,Indonesia pernah dijajah oleh empat negara yaitu Portugis,Belanda,Inggris dan Jepang.

Masa Penjajahan Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda (nama Indonesia pada saat itu). Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.
Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.
Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek).
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini terhambat oleh blokade Inggris di Eropa.
Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

Masa Penjajahan Inggris

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

ORDE LAMA

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Ø Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakanØ kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperolehØ kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948Ø >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan denganØ beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

sumber : http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

UANG DAN PERBANKAN

PENGERTIAN UANG
uang adalah suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mempermudah bertransaksi dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

syarat-syarat uang :

1. disenangi dan dapat diterima secara umum
2. tahan lama dan tidak mudah rusak
3. nilainya tetap dalam jangka waktu lama
4. mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana
5. mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya
6. memiliki satu kualitas saja

fungsi asli uang :
1. sebagai alat tukar menukar
2. sebagai alat kesatuan hitung
3. sebagai penyimpanan nilai

fungsi turunan uang :
1. sebagai alat bayar
2. sebagai alat pembentuk kekayaan dan penundaan kekayaan


SEJARAH BANK
kata bank berasal dari bahasa italia, yaitu banco. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang. karena itu bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahapan berikutnya fungsi bank diperankan oleh para "pandai emas" (goldsminth) yang menyediakan jasa penyimpanan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, dia diberi selembar kertas yang lebih populer dengan nama goldsminth notes. Goldsminth notes dapat disamakan dengan uang giral dewasa ini.

PENGERTIAN BANK
menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politik, bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral.

JENIS BANK
1. pembagian bank menurut jenis kegiatannya
    a. bank sentral / bank Indonesia
        Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang pasal 4 ayat 2.
        tugas dan peran Bank Indonesia
        - menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
        - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
        - mengatur dan mengawasi bank
     b. bank umum
         usaha dan fungsinya :
           - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,sertifikat
             deposito,tabungan dll.
           - memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang
     c. bank syariah
         bank yang dikelola sesuai dengan prinsip islam yang mengharamkan mamungut bunga dari suatu
         transaksi ekonomi.
     d. bank pengkreditan rakyat
         bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka,tabungan atau
         bentuk lainnya dan memberikan pinjaman pada masyarakat.
         Larangan :
         BPR dilarang
         a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
         b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
         c. melakukan penyertaan modal
         d. melakukan usaha perasuransian
         e. melakukan usaha lain di luar kegiatan yang sudah ditentukan

pembagian bank menurut badan hukum :
perseroan terbatas (PT)
firma
koperasi dan
perusahaan perorangan

sumber: Prasetyo,agung.ekonomi kelas X SMA. diterbitkan sinar mandiri.

Konsumsi dan Investasi

Konsumsi

kegiatan konsumsi adalah kegiatan pemakaian suatu barang yang bersifat menghasilkan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

pengertian fungsi konsumen
suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian

persamaannya : C = a + bY
Keterangan :
C     = tingkat konsumsi
a      = konsumsi rumah tangga secara nasional pada ssat pendapatan nasional 0
b      = kecondongan konsumsi marginal
Y     = tingkat pendapatan nasional

kecenderungan konsumsi marginal adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi (AC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposible (AY)


PENGERTIAN FUNGSI TABUNGAN
suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian.

PENGERTIAN INVESTASI
investasi adalah pembelanjaan atau pengeluaran para penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yg ada dalam perekonomian.

sumber : prasetyo, agung. ekonomi kelas X SMA.diterbitkan Sinar Mandiri.

Pendapatan Nasional

PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

                Pendapatan Nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di setiap negara memiliki sistem perhitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut merupakan suatu cara mengumpulkan informasi perhitungan terhadap hal-hal :

a.       Nilai berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara.

b.      Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional.

c.       Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut.

KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

a.       Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product  

b.      Produk Nasional Bruto atau Gross National Product

c.       Produk Nasional Neto atau Net National Product

d.      Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)

e.      Pendapatan Perorangan (personal Income)

f.        Pendapatan Disposible / setelah pajak  (Disposible Income)

g.       Produk Domestik Regional Bruto.

PENDEKATAN PRODUKSI

Pendekatan Produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian.

PENDEKATAN PENGELUARAN

Pendapatan Nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa,pengeluaran investasi,tabungan,pengeluaran pemerintah,pengeluaran sektor ekspor impor.

MANFAAT PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Tujuan perhitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu satu tahun.

Manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1.       Mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian

2.       Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu

3.       Membandingkan perekonomian antarbangsa atau antar daerah

4.       Merumuskan kebijaksanaan pemerintah

HUBUNGAN PENDAPATAN NASIONAL PENDUDUK DAN PENDAPATAN PER KAPITA

                Pendapatan nasional sebuah negara tinggi,tapi jumlah penduduknya besar maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya pendapatan nasional rendah,tapi jumlah penduduknya kecil,maka pendapatan perkapitanya mungkin akan tinggi.

                Pendapatan per kapita yang tinggi memberikan gambaran umun tentang kesejahteraan penduduk,tetapi belum tentu seluruh rakyat menikmati kemakmuran. Untuk itu harus ada aspek pemerataan pendapatan.

                Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio).

sumber : Prasetyo,Agung.Ekonomi kelas X SMA.diterbitkan Sinar Mandiri.